Muhammad Erdi Lazuardi

“Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan rakyatnya dan mempertahankan Indonesia sebagai satu negara kepulauan yang didiami satu bangsa yang hidup dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia” – Hasjim Djalal.

Wacana mengenai kemaritiman kembali mengemuka ketika Presiden Joko Widodo membuat poros maritim menjadi salah satu pokok kebijaksanaan pemerintahannya. Saya kutip secara langsung opini Pak Hasjim Djalal mengenai pengertian negara maritim dan apa saja yang harus dicapai.

Menurut beliau, negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Indonesia menurut Konvensi Hukla (Hukum Laut) 1982 adalah negara kepulauan (archipelagic state) yaitu negara yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hukla, antara lain luas laut banding darat tidak kurang dari 1:1 dan tidak lebih dari 9:1. Di samping itu jarak antar pulau yang dapat dihubungkan dengan garis pangkal untuk menyatukan wilayah Indonesia tidak boleh lebih dari 100 mil dengan kekecualian boleh sampai 125 mil paling banyak 3% dari jumlah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan Indonesia.

Negara kepulauan seperti Indonesia mempunyai kedaulatan teritorial atas perairan kepulauannya, di samping kedaulatannya atas perairan pedalaman di dalam perairan tersebut. Dan perairan teritorial di luar perairan kepulauan seluas 12 mil dari garis-garis pantai yang menghubungkan titik-titik terluar dari negara kepulauan Indonesia tersebut. Kedaulatan itu mencakup ruang lautnya, dasar lautnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya.

“banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya ataupun kewenangannya.”

Lebih lanjut Pak Hasjim mengemukakan bahwa negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Karena itu banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya ataupun kewenangannya.

Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit tetapi mampu memanfaatkan laut tersebut untuk kepentingannya, misalnya Singapura yang hampir tidak punya laut. Malah negeri Belanda yang lautnya sangat kecil mampu menjelajahi dan memanfaatkan Samudera Hindia hingga menjajah Indonesia ratusan tahun.

Zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, kepulauan nusantara memiliki sifat maritim, karena mampu memanfaatkan laut sebagai capital aset yang penting untuk perdagangan dan pertahanan, hingga mampu menjelajah sampai jauh ke Afrika Timur/Madagaskar dan ke Pasifik Selatan. Indonesia menurut Pak Hasjim adalah negara kepulauan yang kini sedang menuju kembali atau bercita-cita menjadi negara maritim seperti di zaman tersebut. Untuk itu banyak hal yang perlu kita kawal dan penuhi sebagai berikut:

  1. Mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan hak-haknya atas laut bebas dan dasar laut international.
  2. Mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia, seperti hak lintas innocent passage, transit passage, archipelagic sealanes passage, freedom of navigation and over flight, traditional fishing rights, dan lain-lain.
  3. Mengenal berbagai kekayaan alam yang terdapat di berbagai perairan tersebut, baik yang dalam wilayah kedaulatan maupun di luarnya, yang hidup maupun yang tidak hidup meliputi biota laut, habitat dan ekosistem, arus, angin hingga kapal-kapal karam dan benda-benda historis, dan aset alam laut lainnya.
  4. Negara harus mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.
  5. Mampu mempertahankan kedaulatan wilayah, kewenangan, keamanan, keselamatan, kesatuan dan persatuan nasional dalam memanfaatkan ruang laut, perhubungan/transportasi laut, maupun kekayaannya.
  6. Mampu memelihara lingkungan laut dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara sustainable, berkelanjutan.
  7. Mampu menghapuskan IUU fishing dan mencegah segala macam bentuk penyelundupan dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia, baik di wilayahnya maupun di daerah kewenangannya.
  8. Mampu menetapkan dan mengelola berbagai perbatasan maritim dengan negara tetangga serta menjaga keamanan berbagai perbatasan tersebut.
  9. Mampu memajukan dan menjaga keselamatan pelayaran melalui perairan Indonesia.
  10. Mampu memanfaatkan otonomi daerah yang konstruktif mengenai kelautan.

Menarik bahwa Pak Hasjim juga memasukkan komponen sustainability, mengelola secara berkelanjutan dalam komponen ini. Tentunya itu berkaitan erat dengan terpeliharanya aset alami, tercapainya peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan memiliki tata kelola yang baik.

Itulah 10 komponen dari Pak Hasjim Djalal yang harus dipenuhi untuk Indonesia menuju negara maritim yang berdaulat.

bersama Pak Hasjim Djalal

Sumber

Djalal, H. 2014. Negara maritime dan/atau negara kepulauan?. Artikel diunduh 7 November

2014 dari news.metrotvnews.com

Ngobrol langsung dengan Pak Hasjim Djalal, Inna Grand Bali Beach, 17 September 2014.

 

2 thoughts on “10 komponen yang harus dipenuhi untuk menuju negara maritim menurut Hasjim Djalal, Pakar Hukum Laut

  1. Artikel yg bermanfaat, ditunggu artikel2 selanjutnya ^^

    1. melazuardi

      Terima kasih banyak apresiasinya ya.

Comments are closed.